Jakarta, globaltimurnn.com - Sebagai partai modern, PAN memiliki program yang konkret dan nyata untuk rakyat. Program konkret dan nyata itu seperti PANsar Murah, pembagian sembako, peduli yatim-piatu, dan program kerakyatan lainnya. “Semua merupakan program yang langsung diterima dan dirasakan oleh rakyat”, ujar Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

 

Ungkapan itu disampaikan Viva Yoga di hadapan para anggota DPR dan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Jawa Timur saat ‘Rapat Koordinasi Partai dan Mengkaji Revisi Undang-undang Pemilu dan Penyerahan bantuan kompensasi bagi calon legislatif yang tidak terpilih di pemilu 2024, di Surabaya, 31/10/2026.

  

Dalam forum itu, Viva Yoga mengungkapkan bahwa cita-cita ketua umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk membangun PAN sebagai partai modern harus didukung seluruh kader.

Ciri partai politik modern di antaranya, harus didirikan oleh ideologi politik yang jelas, memiliki struktur organisasi sampai di tingkat desa, ada kaderisasi, ada program konkrit, mandiri di logistik, serta membangun budaya demokrasi di internal partai, katanya.

Rapat koordinasi pada hari Sabtu itu menurut pria yang saat ini menjadi Wakil Menteri Transmigrasi juga merupakan bentuk PAN sebagai partai modern. “Koordinasi yang di dalamnya ada diskusi, serap aspirasi, dan dialog merupakan bentuk mengembangnkan budaya demokrasi di internal partai”, tuturnya. Ditegaskan dalam mengambil keputusan diambil melalui proses yang sesuai dengan AD/ART mulai dari kongres, muswil, musda, muscam, musdes.  “Ini merupakan indikator bahwa proses pengambilan keputusan partai melibatkan pengurus dan anggota secara kolektif”, tegasnya.

Dikatakan mantan Presidium MN KAHMI ini, demokratisasi di PAN juga direalisasikan di internal partai sebab hal demikian merupakan konsep, gagasan, dan komitmen dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. “Bang Zul ingin menjadikan PAN sebagai partai yang besar”, ujarnya. Meski hal demikian merupakan tantangan namun dengan proses komunikasi yang dilakukan oleh DPW PAN Jawa Timur melalui rapat koordinasi, Viva Yoga optimis keinginan Ketua Umum PAN akan tercapai. “Konsolidasi hari ini saya rasa akan menambah energi perjuangan ke depan”, tegasnya. “Kita kokohkan Jawa Timur basis PAN”, tambahnya.

Dalam rapat koordinasi, pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu mengingatkan arahan dari Ketua Umum Zulkifli Hasan bahwa partai berlambang matahari ini adalah bagai dari pemerintahan, partai pemerintah. Meski sebagai partai pendukung pemerintahan didorong agar para wakil rakyat baik yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, dan kota untuk tetap berkreasi dan berinovasi. 

Terkait parliamentary threshold (PT), Viva Yoga mengatakan mau 5% atau 6% bagi PAN tidak masalah, “Kita ok-ok saja”, tuturnya. Meski demikian dirinya menegaskan bagaimana suara rakyat tidak boleh ada yang sia-sia atau terbuang; tidak dapat terkonversi menjadi kursi. “Pentingnya mempertahankan proporsionalitas demi menjaga demokrasi”, paparnya. Disebut masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural. Bila di DPR semakin sedikit partai maka tak banyak perdebatan dan dinamika demokrasi. 

Hadir dalam rapat koordinasi itu Ketua DPW PAN Jawa Timur sekaligus anggota DPR Komisi XI Ahmad Rizki Sadig serta senior PAN H. Masfuk (mantan Bupati Lamongan) dan Prof. Zainuddin Maliki (anggota DPR 2019-2024). Di sela-sela rapat koordinasi digelar kuliner tradisional, seperti sate madura, bakso, dan warung kopi. (Bayu)

Bula, globaltimurnn.com - Pada Tanggal 1 November 2026 Pkl. 15.25 WIT, Kansar Ambon menerima informasi dari Bapak Fikran Heluth (Keluarga Korban) melaporkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2026 pukul 07.00 WIT, 5 orang warga Desa Bula pergi memancing Menggunakan Long Boat di sekitar Perairan P. Bais dan rencana balik pada Tanggal 1 Oktober pkl. 07.00 WIT namun sampai saat ini belum tiba dan hilang kontak dikarenakan terhalang Kabut. Keluarga korban dan masyarakat telah melakukan pencarian namun korban belum ditemukan dan selanjutnya meminta bantuan SAR.

Sekitar pukul 15.45 WIT, Tim Rescue USS Bula menggunakan RIB menuju lokasi kejadian pada dengan Jarak ± 11.85 Nautical Mile dan Heading 342.60° arah Utara dari USS Bula.

Koordinatir USS Bula, Sukri Patty menyampaikan " Kami tiba sekitar pukul 16.20 WIT, tiba di lokasi kejadian dan melakukan Pencarian terhadap kelima korban.

Pukul 17.21 WIT, Kansar Ambon menerima informasi dari USS Bula bahwa pada pukul 16.50 WIT Tim Rescue USS Bula beserta Potensi SAR berhasil menemukan Korban pada Koordinat 2°47'35.94"S - 130°24'14.39"E Jarak ± 7.84 Nautical Mile Heading 342.43° Arah Utara dari lokasi kejadian dengan kondisi 5 Korban dalam keadaan selamat selanjutnya korban di evakuasi ke Kota Bula.

Pukul 19.12 WIT, Tim Rescue USS Bula beserta Potensi SAR tiba di Bula dan menyerahkan 5 Org Korban kepada pihak keluarga, dengan ditemukannya korban dan telah dievakuasi dalam keadaan selamat maka Ops SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Kepada Unsur - Unsur SAR yang terlibat diucapkan terima kasih. 

Operasi SAR melibatkan berbagai Unsur Potensi diantaranya, Unit Siaga SAR Bula dan Masyarakat setempat. 

Alut dan Palsar yang digunakan diantaranya, RIB USS Bula dan Longboat Masyarakat.

Cuaca dilapangan dilaporkan berkabut, Angin Tenggara kecepatan 21 Knots dan Tinggi Gelombang Rendah 1,25 meter. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, memaparkan sejumlah tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam kegiatan Maluku Business Forum 2026 yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Maluku, di Lantai 5 Hotel Santika Ambon. Minggu (1/11/2026)

Dalam forum yang menghadirkan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla, tersebut, Vanath menyampaikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Maluku menunjukkan tren peningkatan, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian, terutama keterbatasan investasi dan belum optimalnya perputaran uang di daerah.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2025 tercatat sebesar 4,56 persen. Sementara pada 2026, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,16 persen pada triwulan pertama dan 5,31 persen pada triwulan kedua.

Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut masih lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, sedangkan kontribusi investasi dan sektor swasta belum berkembang secara optimal.

“Problem di Maluku itu kurangnya investasi, sehingga lapangan kerja menjadi tidak maksimal. Kalaupun ada, lebih banyak bersifat informal. Lapangan kerja formal masih sangat terbatas,” ungkap Vanath.

Selain persoalan investasi, Vanath juga menyoroti belum optimalnya perputaran uang di Maluku. Sebagian penghasilan masyarakat, termasuk aparatur pemerintah, TNI, dan Polri, belum sepenuhnya dibelanjakan di daerah sehingga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi lokal masih terbatas.

Ia juga mengungkapkan bahwa ketergantungan Maluku terhadap pasokan pangan dan material konstruksi dari luar daerah masih cukup tinggi. Produksi padi di kawasan transmigrasi baru berada pada kisaran 30 persen, sementara sebagian besar kebutuhan pangan masih didatangkan dari Pulau Jawa.

Kondisi tersebut, lanjut Vanath, menyebabkan manfaat ekonomi dari berbagai aktivitas pembangunan belum sepenuhnya berputar di dalam daerah.

Di sisi lain, sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Maluku juga menghadapi tantangan akibat fenomena El Niño. Kekeringan dan kebakaran di sejumlah wilayah telah berdampak terhadap lahan pertanian serta tanaman perkebunan masyarakat, seperti cengkeh dan pala.

“Kita menerima barang dan program pembangunan, tetapi uangnya tidak seluruhnya berputar di sini. Persoalan seperti inilah yang perlu kita pikirkan bersama agar aktivitas pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat Maluku,” ujarnya.

Melalui forum tersebut, Vanath berharap kehadiran Jusuf Kalla dapat memberikan pandangan dan pengalaman praktis dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi daerah, khususnya terkait upaya mendorong investasi, memperkuat sektor swasta, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas ekonomi lokal.

Menurutnya, pengalaman Jusuf Kalla sebagai praktisi ekonomi menjadi kesempatan berharga bagi pemerintah daerah untuk memperoleh masukan dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi Maluku ke depan.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Maluku juga menyampaikan apresiasi kepada ICMI Orwil Maluku atas inisiatif penyelenggaraan Maluku Business Forum 2026 sebagai ruang diskusi dan pertukaran gagasan untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah.

Acara tersebut dihadiri oleh, Unsur Forkopimda Maluku, Wakil Ketua Majelis Pengurus Pusat ICMI, Ketua Dewan Pers Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Walikota Ambon, Bupati Maluku Tenggara, Rektor Universitas Pattimura, Rektor Universitas Islam Negeri AM. Sangadji, Pimpinan Perbankan, Narasumber Forums Bisnis Maluku. (Rdks) 

AMBON, globaltimurnn.com – Lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya mengantongi ijazah untuk memasuki dunia kerja. Akses informasi, kesiapan kompetensi, hingga pengalaman profesional menjadi tantangan yang harus dihadapi para pencari kerja baru.

Menjawab tantangan tersebut, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon menghadirkan βMAPAN (Pos Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan Bergerak). Inovasi ini dirancang untuk mendekatkan layanan ketenagakerjaan kepada masyarakat, terutama mahasiswa dan lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Vedya Kuncoro, dalam realase , minggu (01/11/2026) mengatakan βMAPAN merupakan langkah untuk mengubah pola pelayanan ketenagakerjaan agar lebih mudah dijangkau, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui program ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, tetapi juga pendampingan untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan pasar kerja.

Layanan yang disediakan mencakup klinik informasi ketenagakerjaan, penerbitan Kartu AK-I atau Kartu Kuning, informasi pasar kerja, konseling dan bimbingan karier, bengkel kesiapan kerja, hingga rujukan pelatihan dan kewirausahaan.

βMAPAN juga menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memanfaatkan ekosistem digital SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan. Melalui platform tersebut, pencari kerja dapat mengakses informasi lowongan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga pengembangan kewirausahaan.

Salah satu perhatian utama program ini adalah membuka akses lulusan baru terhadap Program Magang Nasional melalui platform MagangHub.

Menurut Vedya, pendaftaran Program Magang Nasional masih dibuka hingga 4 November 2026. Kesempatan ini diperuntukkan bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun, termasuk wisudawan Universitas Pattimura (Unpatti) yang diwisuda pada 2 November 2026.

Pendaftaran dilakukan melalui fitur MagangHub pada aplikasi SIAPkerja. Karena itu, para lulusan baru didorong segera membuat akun, melengkapi profil, dan menyiapkan dokumen persyaratan.

Sebagai langkah awal, Disnaker Ambon bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pattimura (IKAPATTI) membuka pos pelayanan βMAPAN pada kegiatan wisuda Unpatti, Senin (2/11/2026).

Pos tersebut berlokasi di depan Fakultas Teknik. Pelayanan pencetakan Kartu AK-I yang biasanya dilakukan di kantor Disnaker untuk hari tersebut dipindahkan ke lokasi wisuda.

Dengan demikian, wisudawan, keluarga, maupun civitas akademika yang membutuhkan informasi ketenagakerjaan dapat langsung mendatangi pos pelayanan tanpa harus datang ke kantor Disnaker.

Ke depan, layanan bergerak ini direncanakan menjangkau kegiatan wisuda perguruan tinggi lainnya, termasuk lulusan SMA dan SMK, dengan menyesuaikan ketersediaan sumber daya dan program kerja.

Vedya berharap βMAPAN dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja sekaligus memperluas kesempatan generasi muda Ambon memperoleh pekerjaan.

Melalui inovasi ini, Disnaker Ambon ingin memastikan bahwa lulusan baru tidak hanya siap menerima ijazah, tetapi juga memiliki akses, informasi, dan kesiapan untuk memasuki dunia kerja. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) terus memperkuat upaya pengendalian inflasi dengan mendatangkan 7 ton cabai rawit dari Malang dan Probolinggo, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan kenaikan harga komoditas pangan di wilayah Maluku Utara.

Pasokan sebanyak 235 koli cabai rawit tersebut tiba di Halmahera Utara pada Sabtu (31/10/2026). Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,2 ton dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Halut, sementara sisanya didistribusikan ke sejumlah kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara.

Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menjelaskan bahwa pengadaan cabai ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Menurutnya, dari total 235 koli atau sekitar 7 ton cabai rawit, sebanyak 58 koli atau 1,7 ton dialokasikan ke Kabupaten Halmahera Barat, 107 koli atau 3,2 ton untuk Halmahera Utara, sedangkan 70 koli atau 2,1 ton diperuntukkan bagi wilayah Maluku Utara lainnya.

Upaya pengendalian inflasi tersebut juga akan ditindaklanjuti melalui pertemuan bersama Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, pada Kamis mendatang di Kantor Bank Indonesia (BI) Ternate.

Pertemuan yang difasilitasi Bank Indonesia itu akan melibatkan seluruh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota se-Maluku Utara, organisasi pedagang, Deputi Bank Indonesia serta pihak terkait lainnya. Agenda utama pertemuan membahas perkembangan inflasi sekaligus merumuskan langkah konkret untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, turut meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota, pedagang dan instansi terkait agar bersinergi mengambil langkah nyata dalam menekan inflasi. Ia juga mendorong daerah lain mengikuti langkah Pemkab Halut dalam mendatangkan pasokan komoditas dari luar wilayah.

Selain penambahan pasokan, pemerintah daerah juga didorong menggelar pasar murah agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Kota Ternate, sedangkan di Halmahera Utara akan segera dilakukan dengan memanfaatkan pasokan cabai yang telah tiba.

Pemkab Halut juga mengharapkan para pedagang dapat menjual cabai rawit dengan harga yang wajar dan stabil, sehingga tidak memberatkan masyarakat serta tetap menjaga daya beli konsumen.

Langkah mendatangkan cabai langsung dari luar daerah ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan. Bupati Piet Hein Babua berharap upaya tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Maluku Utara untuk bersama-sama mengendalikan inflasi, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. (🅁🄴🄳).

AMBON, globaltinurnn.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyampaikan keberatan, sekaligus meminta klarifikasi kepada Tribun Ambon,  untuk memperjelas  pemberitaan terkait penyataan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena tentang pembangunan di badan Sungai Waitomu, yang dinilainya tidak mencerminkan fakta dan substansi pernyataan yang pernah disampaikan.

Persoalan ini mencuat, setelah Wali Kota mempertanyakan pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan pernyataan, bahwa ia akan bertanggung jawab atas banjir yang terjadi setelah pembangunan di badan Sungai Waitomu oleh pihak Kodam. 

Menurut Wali Kota, pemberitaan tersebut tidak merepresentasikan secara utuh substansi dan konteks pernyataan yang sebenarnya disampaikan. Bahkan, secara spesifik, pernyataan sebagaimana dikonstruksikan dalam pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan konsep ucapkannya. 

Karena itu, pemerintah Kota  memandang perlu adanya klarifikasi untuk memastikan akurasi informasi, mencegah terbentuknya persepsi publik yang keliru, serta menjaga objektivitas dan kredibilitas pemberitaan.

 

Pasalnya, selama ini jika ada bencana banjir, maka Pemkot Ambon yang urus - menanganinya. Untuk itu bagi Wali Kota, pembangunan di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) Waitomu harus mengikuti aturan dan norma-norma yang ada, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. 

Pernyataan Wali Kota Ambon mencerminkan Komitmen normatif,  tanggung jawab moral, dan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan, bahwa setiap aktivitas pembangunan tidak semata -mata berorientasi pada pemanfaatan ruang, tetapi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, kelestarian lingkungan, dan keselamatan manusia. 

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Pemerintah Kota Ambon, Ronald H. Lekransy,  menjelaskan bahwa permintaan klarifkasi  merupakan hak yang dijamin undang - undang dan harus dipahami sebagai upaya meluruskan informasi agar masyarakat memperoleh pemberitaan yang benar, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami menghormati kebebasan pers sebagai bagian penting dari demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai fakta.  Jangan sampai sebuah pernyataan kehilangan konteksnya, kemudian berkembang menjadi kesimpulan yang berbeda dari apa yang sebenarnya disampaikan," ujar Lekransy .

Menurutnya, kebebasan  tidak seharusnya dijadikan dasar untuk membangun narasi atau kesimpulan yang melampaui fakta, terlebih apabila pemberitaan berpotensi membentuk persepsi publik terhadap seseorang  tanpa didukung informasi yang terverifikasi secara memadai.

Lekransy kemudian merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai landasan dalam menyikapi persoalan tersebut. 

Pasal 6 huruf c menyebutkan bahwa pers nasional berperan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Selain itu, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) mengatur kewajiban pers untuk melayani hak jawab dan hak koreksi.

"Undang-undang memberikan kemerdekaan kepada pers, tetapi pada saat yang sama menempatkan tanggung jawab profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Karena itu, kritik terhadap pemerintah tentu harus dihormati, tetapi setiap informasi yang disampaikan kepada publik perlu memiliki dasar fakta yang jelas," katanya.

Menurutnya, Pemkot Ambon tidak bermaksud mengintervensi kebijakan redaksi maupun mengurangi independensi media. Namun, ketika terdapat informasi yang dinilai tidak sesuai dengan pernyataan sumber, klarifikasi dan koreksi menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas pemberitaan.

Karena itu, Pemerintah Kota Ambon mengharapkan Tribun Ambon dapat memberikan penjelasan mengenai dasar pengutipan pernyataan yang dipersoalkan, dan konteks penyampaiannya. Apabila terdapat kekeliruan faktual, diharapkan dapat dilakukan perbaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur.

Lebih jauh, Lekransy mengingatkan, bahwa persoalan pembangunan di Sungai Waitomu menyangkut kepentingan masyarakat, keselamatan lingkungan, dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum.

"Yang paling penting adalah bagaimana persoalan Sungai Waitomu ditangani secara benar demi keselamatan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai substansi persoalan justru bergeser, akibat perbedaan informasi yang belum memperoleh klarifikasi secara utuh," jelasnya.

Menurut Lekransy, hubungan pemerintah dan pers harus tetap dibangun atas dasar saling menghormati fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah membutuhkan pers yang kritis dan independen, sementara masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dipercaya sebagai dasar membentuk penilaian secara objektif.

"Pers yang merdeka adalah kekuatan demokrasi. Namun, kemerdekaan itu akan semakin bermakna ketika dijalankan dengan kejujuran terhadap fakta, penghormatan terhadap hak setiap orang, dan kesediaan melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan. Sebab, pada akhirnya yang harus dijaga bersama bukan sekadar sebuah pemberitaan, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran informasi," tutup Lekransy. 

SBB, globaltimurnn.com - Aksi pemalangan jalan oleh masyarakat Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), yang dipicu insiden bentrokan antar pemuda Waimital dan Waipirit, akhirnya berhasil dibuka setelah dilakukan pendekatan persuasif oleh pemerintah desa bersama aparat TNI-Polri.

Pembukaan pemalangan tersebut dipimpin langsung Kepala Desa Waimital, Drs. Muhammad Amin, didampingi Danramil 1513-03/Kairatu Kapten Inf. Herry Tupamahu, Penmas Humas Polres SBB Ipda Asep Souisa, serta sejumlah personel Koramil Kairatu dan Polsek Kairatu.

Situasi yang sempat memanas sejak sekitar pukul 23.00 WIT itu bermula dari dugaan tindakan pemukulan terhadap seorang pemuda asal Waimital yang hendak berbelanja di salah satu supermarket.

Saat ditemui sejumlah awak media di lokasi setelah pemalangan berhasil dibuka, Kepala Desa Waimital, Muhammad Amin, menjelaskan bahwa persoalan bermula ketika seorang pemuda diduga dihadang dan dipukul oleh sejumlah orang setelah selesai berbelanja.

Korban kemudian pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Pihak keluarga sempat berupaya menemui Kepala Pemuda Waipirit dan kepala desa untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut.

Namun, situasi kemudian berkembang setelah dua orang yang menggunakan sepeda motor terlihat membawa parang di sekitar belakang Pasar Gemba dan berteriak-teriak hingga memicu ketegangan.

Menurut Amin, kondisi semakin tidak terkendali ketika kedua orang tersebut melarikan diri, sementara sejumlah pemuda di lokasi telah bersiap menghadapi situasi yang berkembang.

Akibatnya, terjadi aksi kekerasan yang menyebabkan dua orang mengalami luka, masing-masing satu orang terkena panah dan seorang lainnya terkena tombak.

"Orang yang terkena tombak itu sebenarnya tidak mengetahui persoalan. Dia hanya hendak pergi memancing, tetapi dihadang di dekat SPBU. Karena berusaha melindungi wajahnya, dia sampai tengkurap, tetapi tetap terkena tombak di bagian tubuhnya," ungkap Amin.

Meningkatnya ketegangan antar kelompok pemuda kemudian memicu konsentrasi massa hingga berujung pada aksi pemalangan jalan oleh masyarakat Waimital.

Amin menegaskan, aksi tersebut terjadi secara spontan akibat luapan emosi masyarakat, khususnya kalangan pemuda, yang menginginkan persoalan tersebut segera diselesaikan.

Sebagai kepala desa, ia mengaku bertanggung jawab terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakatnya, tanpa memandang siapa yang benar maupun salah dalam persoalan tersebut.

"Saya sebagai Kepala Desa bertanggung jawab atas kejadian ini. Anak saya, masyarakat saya, salah atau benar, saya tetap harus bertanggung jawab. Terkait pemblokiran jalan, ini terjadi secara spontan. Tidak ada rekayasa. Ini murni spontanitas karena mereka menuntut agar persoalan tersebut diselesaikan," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa masyarakat menginginkan adanya penyelesaian terhadap persoalan tersebut, sehingga pihak-pihak yang diduga terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam keterangannya, Amin menyebutkan bahwa sejumlah orang telah diamankan aparat kepolisian untuk kepentingan penanganan kasus tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterimanya saat berada di lokasi, terdapat sekitar empat orang yang diduga telah dibawa ke Polsek Kairatu, termasuk seseorang yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

Meski demikian, jumlah dan status hukum pihak-pihak yang diamankan masih perlu dikonfirmasi secara resmi kepada kepolisian.

Amin berharap proses hukum dapat berjalan dengan baik dan transparan sehingga persoalan yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Di tengah ketegangan yang sempat terjadi, Amin memastikan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan Pasar Gemba, tetap berlangsung.

Menurutnya, tidak semua masyarakat mengetahui adanya insiden tersebut. Aktivitas jual beli bahkan masih berjalan seperti biasa dan para pedagang tetap menjalankan aktivitas perdagangan mereka.

Ia menegaskan bahwa pemalangan jalan bukan dimaksudkan untuk menciptakan konflik berkepanjangan, melainkan sebagai bentuk tuntutan masyarakat agar persoalan yang terjadi segera mendapatkan penyelesaian.

"Saya tidak ingin situasi semakin meluas. Masyarakat hanya menginginkan persoalan ini diselesaikan. Apalagi, pihak yang diduga terlibat sudah diamankan. Saya juga menyampaikan kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa proses penanganan sudah berjalan," jelasnya.

Amin menambahkan, pendekatan kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan dan memastikan warga bersedia membubarkan diri serta tidak lagi melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Keberhasilan pembukaan pemalangan jalan tersebut menjadi langkah awal untuk memulihkan situasi keamanan dan aktivitas masyarakat di wilayah Waimital.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat, terutama para pemuda dari kedua desa, dapat menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta mempercayakan penyelesaian persoalan kepada aparat penegak hukum.

Sebab, menjaga keamanan dan kedamaian bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan komitmen seluruh masyarakat. (Rdks)